PERAN SERTA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

1. pengertian partisipasi politik Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam karya penelitiannya No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries, memberi catatan berbeda: Partisipasi yang bersifat mobilized (dipaksa) juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik. Partisipasi sukarela dan mobilisasi hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan: Intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warganegara tetap melakukan partisipasi politik.
2. indikator pentingnya partisipasi politik warga negara Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi karena: • Keputusan politik yang diambil oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Karena itu masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. • Untuk tidak dilanggarnya hak-hak sebagai warga negara dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik. Menurut Dusseldorp (1994:10), salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam berbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian. Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya public policy. Sehingga kualitas dari hierarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kepasifan (apatis) dari bentuk partisipasi politik masyarakat 1. Bentuk partisipasi politik secara hierarkis oleh Rush dan Althoff (1990:124) : a) Menduduki jabatan politik atau administrasi; b) Mencari jabatan politik atau administrasi; c) Keanggotaan aktif suatu organisasi politik; d) Keanggotaan pasif suatu organisasi politik; e) Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik; f) Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik; g) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb; h) Partisipasi dalam diskusi politik informasi, minat umum dalam politik; i) Voting (pemberian suara); j) Apathi total.
4. bentuk parisipasi masyarakat menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson Piramida partisipasi II, oleh David F Roth dan Frank L Wilson membagi masyarakat menjadi empat kategori. 1) Aktivis. Termasuk di dalamnya pembunuh dengan maksud politik, pembajak, dan teroris. 2) Partisipan yaitu orang yang berkerja untuk kampanye, anggota partai secara aktif, partisipan aktif dalam kelompok, kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis, dan orang yang terlibat dalam komunitas proyek. 3) Penonton yaitu anggota dalam kelompok kepentingan, pemilih, orang yang terlibat dalam diskusi politik, pemerhati dalam pembangunan politik. 4) Apolitis orang yang tidak melakukan apa- apa atau hanya pasif saja menerima.
5. contoh bentuk partisipasi politik lembaga Negara di berbagai lingkungan 1. menerima saran dan kritik dari rakyatnya. 2. mencari solusi terhadap suatau permasalahan bangsa. 3. menerima hasil keputusan bersama meskipun tidak sesuai dengan pendapat pribadi. 4. menjunjung tinggi kebebasan berpendapat di lingkungan masyarakat. 5. membantu memberikan seminar politik.